materi 1 wawasan kebangsaan

 

MODUL

PELATIHAN DASAR CALON PNS

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NATIONAL INSTITUTE of PUBLIC ADMINISTRATION

BAB I PENDAHULUAN

 

 

A.          Latar Belakang.

 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan nasional adalah bagaimana mencapai tujuan nasional. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Kepentingan bangsa dan Negara harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Agar kepentingan bangsa dan Negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya dibutuhkan langkah-langkah konkrit, melalui:

 

1.           Memantapkan     wawasan kebangsaan.             Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan telah diperoleh para peserta Pelatihan di bangku pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Namun, wawasan perlu untuk dimantapkan sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada Negara dan bangsa.

 

2.           Menumbuhkembangkan kesadaran bela Negara. Kesadaran bela Negara perlu ditumbuhkembangkan sebagai hak dan sekaligus kewajiban setiap warga Negara. Sebagai warga Negara terpilih, CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan niali dasar bela Negara dalam kehidupan sehari-hari.

 

3.           Mengimplementaskani Sistem Administrasi NKRI. System Adminitrasi NKRI merupakan salah satu satu system nasional guna mencapai kepentingan dan tujuan nasional. CPNS sebagai calon pengawak sistem tersebut diharapkan mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang mantap dan mengaktualisasikan kesadaran bela Negara dalam kerangka Sistem Adminitrasi NKRI.

 

Berbagai masalah kebangsaan saat ini mengingatkan kita akan pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuhkembangan kesadaran bela Negara. sehingga amanat UUD 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Peran, tugas dan fungsi ASN menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang secara langsung bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggungjawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, peran ASN sangat dominan. Setiap dinamika ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, akan bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peran, tugas dan fungsi ASN.

 

 

B.          Deskripsi Singkat.

 

Bahan pembelajaran (Bahan Pembelajaran) kesadaran berbangsa dan bernegara di susun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta Pelatihan terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran bela Negara dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

C.          Manfaat

 

Manfaat Bahan Pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara digunakan untuk membantu peserta Pelatihan memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela Negara dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

D.         Tujuan Pembelajaran

 

1.           Kompetensi Dasar.

Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara adalah peserta Pelatihan mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran Bela Negara, serta Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.           Indikator Keberhasilan.

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Pelatihan diharapkan mampu:

a.      Memantapkan wawasan kebangsaan.

b.     Menumbuhkembangkan kesadaran bela Negara.

c.      Mengimplementaskani Sistem Administrasi NKRI.

E.          Pokok Bahasan.

 

Pokok bahasan pada Bahan Pembelajaran Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara meliputi wawasan kebangsaan, kesadaran Bela Negara, serta Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

F.          Petunjuk Belajar.

 

Bahan Pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara ini bersifat pemahaman atau pengertian yang dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari meliputi wawasan kebangsaan, kesadaran Bela Negara, serta Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II WAWASAN KEBANGSAAN

 

 

 

 

A.          Umum

 

Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa (founding fathers) mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hinggga menghasilkan 4 (empat) konsensus dasar serta n Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu, identitas, kehormatan dan kebanggaan bersama.

 

B.            Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia

 

Sejarah pergerakan kebangsan perlu secara lengkap disampaikan kepada peserta Latsar CPNS meskipun pada pendidikan formal sebelumnya sudah mereka peroleh, namun pemahaman yang dibutuhkan adalah untuk menjadi dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara lebih komprehensif. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa Kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

Tanggal 20 Mei untuk pertamakalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur. Melalui keputusan tersebut, Presiden Republik Indonesia menetapkan beberapa hari yang bersejarah bagi Nusa dan Bangsa Indonesia sebagai hari-hari Nasional yang bukan hari-hari libur, antara lain : Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei, Hari

Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei, Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober, Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, Hari Pahlawan pada tanggal 10 Nopember, dan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.

 

Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatarbelakangi terbentuknya organisasi Boedi Oetomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekira pukul

09.00. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia (STOVIA) menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Soetomo. Di depan rekan-rekannya para calon dokter lainnya, Soetomo menyampaikan gagasan Wahidin Soedirohoesodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Beberapa mahasiswa yang hadir saat itu, antara lain : Goenawan Mangoenkoesoemo, Soeradji, Soewarno, dan lain-lain. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia Merdeka. Juni 1908, koran Bataviasch Niewsblad mengumumkan untuk pertamakalinya berdirinya Boedi Oetomo. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Soewarno selaku Sekretaris diumumkan bahwa : “Boedi Oetomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil”.

 

Oktober 1908, kongres pertama Boedi Oetomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool) Yogyakarta. Wahidin Soedirohoesodo bertindak selaku pimpinan sidang. Hanya dalam waktu 5 (lima) bulan saja, Boedi Oetomo sudah beranggotakan +

1.200 orang. Semua koran di Hindia Belanda memberitakan peristiwa tersebut. Lebih dari 300 orang saat itu, namun dikarenakan politik etis Belanda yang memberikan perlakuan khusus pada kaum priyayi, kongres tersebut didominasi oleh para priyayi Jawa. Pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian pada kongres tersebut dan menyebutnya sebagai “Eerste Javanen Congres” atau kongres pertama orang Jawa. Tjipto Mangoenkoesomo, kakak dari Goenawan Mangoenkoesoemo menyampaikan gagasannya agar Boedi Oetomo menjadi partai politik, namun gagasan tersebut ditolak sebagian besar peserta kongres. Menganggap penolakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya pendirian Boedi Oetomo, Tjipto Mangoenkoesomo kemudian memilih aktif di Indische Partij dan dr. Soetomo kemudian mendirikan Soerabaja Stoedy Cloeb. Pada September   1909,   anggota Boedi Oetomo mencapai + 10.000 orang. Kongres terakhir Boedi Oetomo tercatat pada bulan Agustus 1912 yang kemudian memilih Pangeran Ario Noto Dirodjo sebagai ketua.

 

Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereeniging (IV). Tujuan didirikan organisasi ini, menurut Noto Soeroto dalam tulisannya di Bendera Wolanda tahun 1909, adalah untuk “memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda

dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda”. Sebagian usul untuk membentuk perhimpunan yang akan didirikan ini menjadi cabang dari Boedi Oetomo (BO) ditolak, terutama oleh dokter Apituly dari Ambon. Penolakan ini memperlihatkan bahwa ada suatu rasa kesamaan asal di antara mahasiswa bahwa mereka adalah “saudara sebangsa”, karena perkumpulan yang dibentuk hendaknya tidak hanya beranggotakan orang Jawa saja tetapi semua suku di Hindia Belanda. Untuk mencapai tujuan dasar dari IV, menurut Noto Soeroto, perhimpunan akan memperkuat pergaulan antara orang Hindia di Belanda dan mendorong orang Hindia agar lebih banyak lagi menimba ilmu ke negeri Belanda. Di awal tahun 1925 Indonesische Vereeniging mengubah namanya, menggunakan terjemahan Melayu, menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Di bawah kepengurusan ketua baru Soekiman Wirjosandjojo diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan nonkooperasi, tidak hanya perlu memperhatikan aspek “kesatuan nasional” tetapi juga “kesetiakawanan internasional”. Dalam program kepengurusan baru tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dari PI maka propaganda asas-asas PI harus lebih intensif di Indonesia, selain itu PI menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah Indonesia dan membangkitkan perhatian anggota PI pada isu-isu internasional melalui ceramah, berpergian ke negara lain, atau perjalanan studi. Dengan munculnya inisiatif dari internasionalisasi jaringan, menurut Ali Sastroamidjojo, “mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri, faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional”. Sementara itu berpendapat bahwa propaganda luar negeri penting bagi gerakan nasionalis Indonesia sebab “dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita, sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda”.

 

Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 OKtober untuk pertamakalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda berdasarkan Pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatarbelakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indonesische Clubgenbouw Jl. Kramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Vrijmetselaarsloge (sekarang Gedung Kimia Farma) Jalan Budi Utomo Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain : Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Roekoen, Jong Bataks Bond, Jong Stundeerenden, Boedi Oetomo, Indonesische Studieclub, dan Muhammadiyah.

 

Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi Ketua Jong Sumatranen Bond, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 (tiga) klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu :

 

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa persatuan, Bahasa Melayu.

 

Penggunaan Bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi saat Kongres Pemuda I, barulah setelah diganti menjadi Bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II, kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah kesepakatan. Muhammad Yamin bukanlah orang pertama yang mengusulkan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, namun memang Muhammad Yamin yang lebih sering menyampaikan gagasan tersebut. Ki Hadjar Dewantara pernah mengusulkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa persatuan dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, Belanda pada tanggal 28 Agustus 1916. Saat Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya, Lagu Kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Wage Rudolf Soepratman, seorang pemuda yang berusia 25 tahun meminta waktu kepada Soegondo Djojopoespito, pemimpin rapat saat itu, untuk memperdengarkan sebuah lagu yang berjudul “Indonesia”. Membaca syair Lagu Indonesia, Soegondo Djojopoespito menjadi khawatir. Polisi Hindia Belanda jelas akan membubarkan kongres apabila lagu tersebut dikumandangkan lengkap dengan syairnya. Soegondo Djojopoespito kemudian memutuskan lagu tersebut hanya akan dikumandangkan secara instrumentalia tanpa syair dan Wage Rudolf Soepratman dapat menerima untuk kemudian mulai memainkan biolanya mengumandangkan Lagu Indonesia. Meskipun tanpa syair, lagu tersebut berhasil menggelokan semangat perjuangan para pemuda peserta kongres. Syair Lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh koran Sin Po, koran Tionghoa berbahasa Melayu.

 

Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tanggal 1 Januari 1953 tentang Hari-Hari Libur. Dengan menyimpang dari Pasal 5 Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um, menetapkan “Aturan hari-hari libur. Hari-hari yang disebut di bawah ini dinyatakan sebagai hari libur, antara lain : Tahun Baru 1 Januari, Proklamasi Kemerdekaan, Nuzulul-Qur’an, Mi’radj Nabi Muhammad S.A.W., Id’l Fitri (selama 2 hari), Id’l Adha, 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad S.A.W., Wafat Isa Al

Masih, Paskah (hari kedua), Kenaikan Isa Al Masih, Pante Kosta (hari kedua), dan Natal (hari pertama).

 

Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI diawali dengan menyerah Jepang kepada Tentara Sekutu.          Mendengar Jepang menyerah, tanggal 14 Agustus 1945 pukul 14.00, Sjahrir yang sudah menunggu Bung Hatta di rumahnya menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia melalui perantaraan siaran radio. Pernyataan kemerdekaan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan dicap oleh Sekutu sebagai buatan Jepang. Bung Hatta sendiri sesungguhnya sependapat dengan Sjahrir, namun Bung Hatta ragu, apakah Bung Karno bersedia untuk mengambil kewenangan PPKI dan sebagai pemimpin rakyat menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

 

Kemudian Bung Hatta dan Sjahrir datang menemui Bung Karno, apa yang diduga Bung Hatta ternyata benar, Bung Karno menolak. Bung Karno menyampaikan pendapatnya : “Aku tidak bertindak sendiri, hak itu adalah tugas PPKI yang aku menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang, setelah kesempatan terbuka aku bertindak sendiri melewati PPKI yang kuketuai”. Tanggal 15 Agustus 1945 pagi hari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Soebardjo menemui Laksamana Muda Maeda di kantornya untuk menanyakan tentang berita menyerahnya Jepang. Maeda membenarkan bahwa Sekutu menyiarkan tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu, namun Maeda sendiri belum mendapat pemberitahuan resmi dari Tokyo. Meyakini bahwa Jepang telah menyerah, Bung Hatta mengusulkan kepada Bung Karno agar pada tanggal 16 Agustus PPKI segera melaksanakan rapat dan semua anggota PPKI saat itu memang sudah berada di Jakarta dan menginap di Hotel des Indes. Bung Hatta menginstruksikan kepada Mr. Soebardjo agar seluruh angggota PPKI hadir di Kantor Dewan Sanyo Kaigi tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10.00. Sore harinya dua orang pemuda, Soebadio Sastrosastomo dan Soebianto menemui Bung Hatta di rumahnya dan mendesak Bung Hatta sama seperti desakan Sjahrir. Bung Hatta berusah menjelaskan semua langkah yang akan dilakukan oleh PPKI dan Bung Karno. Kedua pemuda tersebut tidak mau mendengar sehingga timbul pertengkaran antara mereka dengan Bung Hatta. Kedua pemuda tersebut bahkan menuduh Bung Hatta tidak revolusioner, Bung Hatta kemudian memilih untuk tidak menanggapi kedua pemuda tersebut.

 

Malam harinya pukul 21.30, saat Bung Hatta sedang mengetik konsep Naskah Proklamasi untuk dibagikan kepada seluruh anggota PPKI, Mr. Soebardjo datang menemui Bung Hatta dan mengajak Bung Hatta ke rumah Bung Karno yang sudah dikepung para pemuda. Yang mendesak agar Bung Karno segera memproklamirkan

Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno tetap pada pendiriannya dan menolak desakan para pemuda. Bung Karno menuju kea rah Wikana dan berkata : “Ini leherku, setelah aku ke pojok sana, dan sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok !”.

 

Pagi tanggal 16 Agustus 1945, setelah makan sahur, Soekarni dan rekan-rekannya mendatangi rumah Bung Hatta, mengancam apabila Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tidak memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia  pada tanggal 17 Agustus 1945,

15.00 pemuda, rakyat dan mahasiswa akan melucuti Tentara Jepang, sementara Dwi Tunggal Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengasdengklok untuk melanjutkan pemerintahan. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta selanjutnya dibawa ke Rengasdengklok. Namun, sekitar pukul 18.00, Mr. Soebardjo datang untuk menjemput Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Pukul 22.30, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura didampingi Laksamana Muda Maeda dan penterjemah Tuan Miyoshi dengan tujuan untuk memberitahukan tentang rencana rapat PPKI tanggal 17 Agustus 1945 pukul 13.00 dikarenakan batalnya rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa Tentara Jepang harus tunduk pada perintah Sekutu untuk menjaga Status Quo. Penjelasan tersebut jelas membuat Dwi Tunggal Soekarno-Hatta marah. Bung Hatta yang terkenal akan kesantunannya sampai berkata : “Apakah ini janji dan perbuatan Samurai ? Dapatkah Samurai menjilat musuhnya yang menang untuk mendapatkan nasib yang kurang jelek ? Apakah Samurai hanya hebat terhadap orang lemah di masa jayanya, hilang semangatnya waktu kalah ? Baiklah, kami akan jalan terus apa juga yang akan terjadi. Mungkin kami akan menunjukkan kepada Tuan bagaimana jiwa Samurai semestinya menghadapi suasana yang berubah”.

 

Mereka berempat selanjutnya menuju ke rumah Maeda. Di sana sudah banyak yang menunggu baik anggota PPKI maupun para pemuda. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kemudian mengadakan rapat kecil bersama-sama dengan Mr. Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Tidak seorangpun diantara mereka yang saat itu membawa Teks Proklamasi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Bung Karno berkata : ”Aku persilakan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas itu sebab bahasanya kuanggap yang terbaik. Sesudah itu kita persoalkan bersama-sama”. Bung Hatta justru menjawab : “Apabila aku mesti memikirkannnya, lebih baik Bung menuliskan, aku mendiktekan”.      Setelah             Teks                                                                                                                                        Proklamasi disepakati panitia kecil, Bung Karno mulai membuka sidang, Bung Karno berulangkali membacakan Teks Proklamasi dan semua yang hadir menyatakan persetujuan dengan bersemangat dan raut wajah yang berseri-seri. Bung Hatta kemudian menyampaikan agar semua hadirin yang hadir saat itu untuk menandatangani Tesk Proklamasi, menurut Bung Hatta Teks Proklamasi adalah dokumen penting untuk

anak cucu mereka suatu saat nanti sehingga semua harus ikut menandatangani. Tiba- tiba, Soekarni maju ke depan dan dengan lantang berkata : “Bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu. Cukuplah dua orang saja menandatangani atas nama Rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta”. Sekitar pukul 03.00, gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan rapat. Sebelum menutup rapat, Bung Karno mengingatkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 Teks Proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya Jl. Pegangsaan Timur 56. Saat itu Bulan Ramadhan, dimana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Pukul 10.00 Teks Proklamasi dibacakan, Sang Saka Merah Putih dikibarkan, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat.

 

Sore harinya seorang Opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) datang menemui Bung Hatta menyampaikan bahwa kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ; “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” merupakan kalimat yang diskriminatif terhadap kelompok non Muslim. Opsir tersebut bahkan mengingatkan Bung Hatta : “Bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh”. Bung Hatta berpendirian bahwa Mr. A.A. Maramis salah satu anggota Panitia Sembilan yang beragama Kristen tidak mempersoalkan hal tersebut dan ikut menandatangani naskah tersebut. Karena hanya mengikat pemeluk Agama Islam. Pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum Sidang PPKI dibuka, Bung Hatta memanggil 4 (empat) orang Tokoh Islam : Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan untuk membahas hal tersebut. Mereka kemudian bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang dianggap diskrimatif tersebut.

 

Dari uraian rangkaian sejarah kebangsaan di atas, terlihat bahwa kekuatan para Tokoh Pendiri Bangsa ini (founding fathers), yaitu saat menjelang kemerdekaan untuk menyusun suatu dasar negara. Pemeluk agama yang lebih besar (mayoritas Islam) menunjukan jiwa besarnya untuk tidak memaksakan kehendaknya. Bunyi Pembukaan (preambule) yang sekarang ini, bukan seperti yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta”. Hal ini juga terjadi karena tokoh-tokoh agama Islam yang dengan kebesaran hati (legowo) menerimanya. Di samping itu, komitmen dari berbagai elemen bangsa ini dan para pemimpinnya dari masa ke masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

C.           Pengertian Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

 

Pengertian perlu disampaikan kepada peserta Latsar CPNS agar para peserta memahami subtansi modul sehingga para peserta memiliki cara pandang sebagai warga Negara yang berwawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang selama ini telah didapatkan para CPNS melalui pendidikan formal perlu dimantapkan sebagai konsekwensi menjadi abdi negara.

 

D.            4 (empat) Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara

 

1.           Pancasila

 

Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira tahun 2000 SM zaman Neolitikum dan Megalitikum. Antara lain berupa “Menhir” yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak- undak yang ditemukan di Pasemah pegunungan antara wilayah wilayah Palembang dan Jambi, di daerah Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Menhir adalah tiang batu yang didirikan sebagai ungkapan manusia atas zat yang tertinggi, yang Tunggal atau Sesuatu Yang Maha Esa yaitu Tuhan.

 

Rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara yang mengandung pengertian “tanah air” sebagai ekspresi pengertian persataun antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara: “tanah tumpah darah” yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya antara bui dan orang disekitarnya. Ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung cita-cita kemanusiaan  dan perastuan sekaligus, yang juga

bersumber dari sejarah bangsa indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

 

Berpangal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri Negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara indonesia modern yakni pancasila yang rumusannya tertuang dalam UUD 1945, sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

 

Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan philosofische grondslag, suatu fundamen, filsafaat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupaan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasial dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita- cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anaka jajahan ini menemunkan titik temunya dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subyektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik teunya pada Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia.

 

Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karenasila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak

oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama.

 

Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara Negara dan seluruh warga Negara wajib memahami, meyakini dan melaksankaan kebenaran nilai-nilali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

2.        Undang-Undang Dasar 1945

 

Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada masa itu Ir Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan dihadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945.

 

Setelah dihasilkan sebuah rancangan UUD, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diperiksan ulang. Dalam siding pembahasan, terlontar beberapa usualn penyempurnaan. Akhirnya, setelah melali perdebatan, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang diajukan BPUPKI. Perubahan pertama pada kalimat Mukadimah adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan.

 

Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dan kalimat Mukadimah adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

 

Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham Negara hukum. Di dalam Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak- hak warga Negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme.

 

Kepustakaan hukum di Indonesia menjelaskan istilah Negara hukum sudah sangat popular. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu rechtstaat dan the rule of law. Istilah Rechstaat (yang dilawankan dengan Matchstaat) memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari system Pemerintahan Negara yang berbunyi “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)”. Kalau kita lihat di dalam UUD 1945 BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 hasil Amandemen yang ketiga tahu 2001, berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dari teori mengenai unsur-unsur Negara hukum, apabila dihubungkan dengan Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan unsur-unsur Negara hukum, yaitu :

 

3.           Bhinneka Tunggal Ika

 

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa dilontarkan secara lebih nyata masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya, karenanya Narayya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri bersifat Siwa dan di Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanegara (Nararyya Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA = Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra. Inilah fakta bahwa Singhasari merupaakn embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerjaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam paya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan

tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika – Kakawin Sutasoma (Purudasanta) diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila.

 

Mengutip dari Kakawin Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga anekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas, menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat (budaya) dan beda kepulauan (antara nusa) dalam kesatuan nusantara raya.

 

Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinna- Ika-Tunggal-Ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia.

 

Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara. Bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun pemerintah NKRI berlandaskan pada pandangan sama yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara.

 

4.           Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari persitiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya

negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuannya.

 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode II BPUPKI (10-16 Juli 1945) dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantuk dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, meliputi :

 

a.      Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia ;

 

b.      Memajukan kesejahteraan umum;

 

c.      Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

 

d.     Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia.)

 

E.           Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

 

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu, kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaanyang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

1.     Bendera

 

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera

Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

 

2.     Bahasa

 

Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

 

3.       Lambang Negara

 

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing- masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

 

4.       Lagu Kebangsaan

 

Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.

F.               Rangkuman

 

Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan   atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

 

G.              Evaluasi

 

1.           Menurut anda, apakah urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga menjadi bagian kompetensi ASN ?

 

2.            Uraikan secara singkat sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia !

 

3.           Menurut anda, apakah relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan profesionalitas ASN ?

BAB III

NILAI-NILAI BELA NEGARA

 

A.          Umum

 

Agresi Militer II Belanda yang berhasil meguasai Ibukota Yogyakarta dan menwawan Soekarno Hatta tidak meluruhkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan baik dengan hard power (perang gerilya) maupun soft power (0emerintahan darurat) di Kota Buktinggi. Yang menjadi sejarah Bela Negara, Semua Negara dan bangsa memiliki ancamannya masing-masing, termasuk Indonesia sehingga dibtuhkan kewaspadaan dini untuk mencegah potensi ancaman menjadi ancaman. Dengan sikap dan perilaku yang didasarkan pada kesadaran bela Negara dan diaktualisasikan oleh ASN tujuan nasional dapat tercapai..

 

B.          Sejarah Bela Negara

 

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai". Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional".

Pada sore harinya dilaksanakan rapat kabinet yang antara lain menghasilkan keputusan bahwa Wakil Presiden yang merangkap Menteri Pertahanan menganjurkan dengan perantaraan radio supaya tentara dan rakyat melaksanakan perang gerilya terhadap Belanda. Wakil Presiden membuat teks pidato itu yang tidak perlu panjang, cukup beberapa kalimat saja dan teks itu dibacakan oleh seorang penyiar radio. Anjuran itu yang dikenal juga sebagai “Order Harian” sebagai berikut :

 

“Mungkin pemerintah di Yogya terkepung dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, juga yang terjadi dengan orang-orang pemerintah di Yogyakarta, perjuangan diteruskan”. Sebelum meninggalkan Istana Negara, Panglima Besar Jenderal Soedirman masih sempat mengeluarkan Perintah Kilat No.1. Perintah Kilat No.1 itu secara langsung kepada seluruh Angkatan Perang RI untuk melaksanakan siasat yang telah ditentukan sebelumnya, yakni Perintah Siasat No.1 Panglima Besar.Bunyi Perintah Kilat No.1 Panglima Besar sebagaimana sebagai berikut :

 

1.                   Kita telah diserang.

2.                   Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.

3.                   Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.

4.                   Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.

 

Perintah itu dikeluarkan di tempat, artinya di Istana Negara Yogyakarta pada 19 Desember 1948 pukul 08.00 WIB.

 

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dibentuk, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat terjadi Agresi Militer II; Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948-13 Juli 1949, dipimpin oleh . Mr. Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara. Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar

pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember 1948 sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr.Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota Payakumbuh.

 

Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr.Lukman Hakim, Ir.Indracahya, Ir.Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Ir. Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

 

Sesungguhnya, sebelum Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditawan pihak Belanda, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kedua, jika ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara gagal, maka mandat diberikan kepada Mr.A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Mr. Syafruddin Prawiranegara sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut. Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia, pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan. Belanda memilih berunding dengan utusan Ir. Soekarno-Drs. Mohammad Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jenderal Soedirman mengirimkan kawat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Mr. Syafruddin Prawiranegara berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.

 

Pengembalian Mandat Setelah Perjanjian Roem-Royen, M. Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Drs. Mohammad Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan. Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Ir. Soekarno, Wakil Presiden Drs.

Mohammad Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Pemerintah Drs. Mohammad Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen. Sebab utama Ir. Soekarno-Drs. Mohammad Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember 1948 sesuai dengan rencana perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan, sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda. Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang diikuti oleh musuh.

 

Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Suryadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika para dia itu ke luar haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat. Pada sidang tersebut, secara formal Mr. Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, Drs. Mohammad Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli 1949, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem- Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.

 

Pada tanggal 18 Desember 2006 Presiden Republik Indonesia Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela Negara serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

 

C.           ANCAMAN

 

Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman adalah adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari

dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun aspek pertahanan dan keamanan. Dalam berbagai bentuk ancaman, peran kementerian/lembaga Negara sangat dominan. Sesuai dengan bentuk ancaman dibutuhkan sinergitas antar kementerian dan lembaga Negara dengan keterpaduan yang mengutamakan pola kerja lintas sektoral dan menghindarkan ego sektoral, dimana salah satu kementerian atau lembaga menjadi leading sector, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dibantu kementerian atau lembaga Negara lainnya. Sebagai contoh : dalam menghadapi ancaman bencana alam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB), sebagai leading sector sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan dalam pelaksanaannya juga dibantu kementerian/lembaga lainnya.

 

Ancaman juga dapat terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan (conflict of interest), mulai dari kepentingan personal (individu) hingga kepentingan nasional. Benturan kepentingan di fora internasional, regional dan nasional kerap kali bersimbiosis melahirkan berbagai bentuk ancaman. Potensi ancaman kerap tidak disadari hingga kemudian menjelma menjadi ancaman. Dalam konteks inilah, kesadaran bela Negara perlu ditumbuhkembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman.

 

D.          Kewaspadaan Dini

 

Dalam konteks kesehatan masyarakat dikenal Sistem Kewaspadaan Dini KLB. Sistem Kewaspadaan Dini KLB (SKD-KLB) merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan tekonologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Sementara dalam penyelenggaraan pertahanan Negara, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan

dangan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Belajar dari beberapa peristiwa penanganan konflik yang pernah terjadi di beberapa daerah pada sekitar awal reformasi, maka diperlukan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial yang terjadi dan diatasi melalui paradigma penciptaan integrasi sosial yang meliputi integrasi bangsa, integrasi wilayah, dan perilaku integratif.

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewaspadaan dini sesungguhnya adalah kewaspadaan setiap warga Negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Peserta Latsar CPNS diharapkan mampu mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dihindarkan terjadinya benturan atau konflik kepentingan antar kelompok atau golongan yang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kelangsungan hidup bangsa. Kewaspadaan dini diimplementasikan dengan kesadaran temu dan lapor cepat (Tepat Lapat) yang mengandung unsur 5W+1H (When, What, Why, Who, Where dan How) kepada aparat yang berwenang. Setiap potensi ancaman di tengah masyarakat dapat segera diantisipasi segera apabila warga Negara memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, memiliki kepekaan terhadap fenomena atau gejala yang mencurigakan dan memiliki kesiagaan terhadap berbagai potensi ancaman.

 

H.       Pengertian Bela Negara

 

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

 

Secara ontologis bela Negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, secara epistemologis fakta- fakta sejarah membuktikan bahwa bela Negara terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara secara aksiologis bela Negara diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

 

Bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Dalam pandangan para penganut kontrak teori sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai, dan tentram. Setiap warga negara memiliki kepentingan masing-masing, setiap kepentingan pasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat (Agus Subagyo, Hal. 2, 2015). Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara, sehingga saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi (komplementer). Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Sedangkan warga negara akan merasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera apabila negara kuat, karena ada jaminan yang melindungi warga negara dari negara yang kuat. Negara harus dibela, apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk menghindar dari kewajiban membela negara. Untuk itu, warga negara harus patuh, taat, loyal, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya meningkatkan kesadaran bela Negara.

 

Konsep bela negara modern itu sendiri bukanlah sebuah konsep baru yang berseberangan dengan pakem yang sudah dibuat, namun di dalam konsep itu didefinisikan kembali apa itu bela negara masa kini dan bagaimana menghadapi ancaman per ancaman secara rinci, dan apabila perlu dijelaskan pula lingkungan strategis dan konteks politik yang menjadi latar belakang ancaman itu, dan bagaimana ancaman bisa masuk dengan mudah ke tubuh bangsa dan negara Indonesia. Sebab apabila ancaman itu telah berhasil diidentifikasi, maka negara akan dengan cepat, tanggap, dan senyap dalam melakukan pengawasan dan tindakan, serta antisipasi.

 

F.           Nilai Dasar Bela Negara

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara meliputi :

 

a.  cinta tanah air;

b.  sadar berbangsa dan bernegara;

c.  setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;

d.  rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan

e.  kemampuan awal Bela Negara.

 

Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela Negara terlihat bahwa nilai-nilai dasar bela Negara bukanlah nilai-nilai kekinian, namun nilai-nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Ancaman yang dihadapi generasi pendahulu jelas berbeda dengan ancaman yang kini harus dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia.

 

Kesadaran Bela Negara ditumbuhkan dari kecintaan pada Tanah Air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga Negara Indonesia.   Tanah dan air, merupakan dua kata yang merujuk pada kepulauan Nusantara, rangkaian kepulauan yang menjadikan air (lautan) bukan sebagai pemisah namun justru sebagai pemersatu dalam wilayah yurisdiksi nasional. Tanah Air yang kaya akan sumber daya alam, indah dan membanggakan sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah air-lah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

 

Kesadaran Bela Negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan Negara. Bangsa yang majemuk, bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan atau pengakuan dari bangsa-bangsa penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat, mulai dari pengorbanan harta, hingga pengorbanan jiwa dan raga.   Dari kecintaan pada tanah air, dikembangkan keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk negeri. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan Negara akan mendorong pada tekad, sikap dan perilaku untuk menjadi warga Negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku.                                                                  Kepentingan pribadi, kelompok atau golongan harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan Negara. Dengan demikian, bangsa dan Negara ini akan terus berjalan menuju cita-cita dan tujuan nasionalnya.   Sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan prasyarat utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara.

 

Hal penting pada pengembangan kesadaran bela Negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi Negara, sebagai dasar Negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebhinekaanya. Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila telah menjadi

landasan idiil dalam penyelenggaraan Negara, yang berarti menjadikan dasar berpkir, dasar bersikap dan dasar bertindak semua warga Negara terutama para penyelenggara Negara. Memisahkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadikan bangsa dan Negara melemah dan mengarah pada kehancuran.

 

Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara, yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Tanpa keinginanan untuk berkorban pada bangsa dan Negara dari seluruh warga negaranya, negeri ini akan mengalami stagnasi, tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan Negara-negara lainnya di dunia atau bahkan mengalami kemuduran dikarenakan warga negaranya enggan berkontribusi demi bangsa dan negaranya.

 

Terakhir, kesadaran bela Negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela Negara. Kemampuan awal bela Negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas. Di lapangan pengabdian sesuai profesi masing, kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela Negara menghadapi berbagai bentuk ancaman, bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman. Dengan kompetensi masing- masing dan sesuai dengan profesi seluruh warga Negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

 

G.          Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan

 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan di lingkup : pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan.

 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan yang ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada : lembaga

Negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 

H.          Indikator nilai dasar Bela Negara

 

1.           Indikator cinta tanah air. Ditunjukkannya dengan adanya sikap :

 

a.           Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayahIndonesia.

b.           Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia

c.            Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.

d.           Menjaga nama baik bangsa dan negara.

e.           Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

f.             Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia

 

2.           Indikator sadar     berbangsa dan bernegara. Ditunjukkannya dengan adanya sikap :

 

a.           Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.

b.           Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.            Ikut serta dalam pemilihan umum.

d.           Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.

e.           Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

 

3.           Indikator setia pada Pancasila Sebagai ideologi Bangsa. Ditunjukkannya dengan adanya sikap :

 

a.             Paham nilai-nilai dalam Pancasila.

b.             Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

c.             Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.

d.             Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

e.             Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

4.           Indikator rela berkorban untuk bangsa dan Negara. Ditunjukkannya dengan adanya sikap :

 

a.           Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.

b.           Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.

c.            Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

d.           Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan.

e.           Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.

 

5.           Indikator kemampuan awal Bela Negara. Ditunjukkannya dengan adanya sikap:

 

a.           Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia.

b.           Senantiasa memelihara jiwa dan raga

c.            Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

d.           Gemar berolahraga.

e.           Senantiasa menjaga kesehatannya.

 

I.            Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi ASN

 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara. Usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha Bela Negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional, dengan sikap dan perilaku meliputi :

1.           Cinta tanah air bagi ASN, diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, antara lain :

 

a.           Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.

b.           Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia.

c.            Sesuai peran dan tugas masing-masing, ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia baik ruang darat, laut maupun udara dari berbagai ancaman, seperti : ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara dan lain-lain.

d.           ASN sebagai warga Negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.

e.           Selalu menjadikan para pahlawan sebagai sosok panutan, dan mengambil pembelajaran jiwa patriotisme dari para pahlawan serta berusaha untuk selalu menunjukkan sikap kepahlawanan dengan mengabdi tanpa pamrih kepada Negara dan bangsa.

f.             Selalu nenjaga nama baik bangsa dan Negara dalam setiap tindakan dan tidak merendahkan atau selalu membandingkan Bangsa Indonesia dari sisi negatif dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

g.           Selalu berupaya untuk memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan Negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

h.           Selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung tugas sebagai ASN Penggunaan produk- produk asing hanya akan dilakukan apabila produk tersebut tidak dapat diproduksi oleh Bangsa Indonesia.

i.        Selalu mendukung baik secara moril maupun materiil putra-putri terbaik bangsa (olahragawan, pelajar, mahasiswa, duta seni dan lain-lain) baik perorangan maupun kelompok yang bertugas membawa nama Indonesia di kancah internasional.

k. Selalu menempatkan produk industri kreatif/industri hiburan tanah air sebagai pilihan pertama dan mendukung perkembangannnya.

 

2.           Kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN, diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, antara lain  :

 

a.           Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

b.           Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

c.            Memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

d.           Mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi pelopor dalam penegakan peraturan/perundangan di tengah-tenagh masyarakat.

e.           Menggunakan hak pilih dengan baik dan mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

f.             Berpikir, bersikap dan berbuat yang sesuai peran, tugas dan fungsi ASN.

g.           Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

h.           Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

i.             Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

 

3.           Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN, diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, antara lain :

 

a.           Memegang teguh ideologi Pancasila.

b.           Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.

c.            Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.

d.           Menjadi     agen     penyebaran     nilai-nilai     Pancasila     di            tengah-tengah masyarakat.

e.           Menjadi contoh bagi masyarakat dalam pegamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari.

f.             Menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN.

g.           Mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan dalam konteks kekinian.

h.           Selalu menunjukkan keyakinan      dan kepercayaan      bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa.

i.             Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

 

4.           Rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN, diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku,  antara lain :

 

a.           Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

b.           Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan Negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

c.            Bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.

d.           Selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional.

e.           Selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan.

f.             Selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan sebagai ASN tidak akan sia- sia.

 

5.           Kemampuan awal Bela negara bagi ASN, diaktualisasikan    dengan sikap dan perilaku antara lain :

 

a.           Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

b.           Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

c.            Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

d.           Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e.           Selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

f.             Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

g.           Selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran            berolahraga sebagai gaya hidup.

h.           Senantiasa     menjaga     kesehatannya     dan     menghindarkan     diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan.

 

J.            Rangkuman

 

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela Negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai dasar Bela Negara kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi RI. Sebagai aparatur Negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari hari. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui

usaha Bela Negara. Usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha BelaNegara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap Bela Negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

 

K.          Evaluasi

 

1.           Menurut anda, apakah nilai-nilai dasar Beala Negara masih relevan saat ini ?

2.           Jelaskan menurut pendapat anda, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini dan mengancam eksistensi NKRI ?

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

A.          Umum

 

Bentuk Negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan Negara. Perspektif sejarah Negara Indonesia mengantrakan pada pemahaman betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan nasionalisme. Kebijakan publik dalam format keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (SANKRI) memiliki landasan idiil yaitu Pancasila landasan konstitusionil , UUD 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.

 

B.          Perspektif Sejarah Negara Indonesia

 

Konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa. Kuntjoro Purbopranoto (1981) menyatakan bahwa sejarah administrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1816, dimana setelah pemerintahan diambilalih oleh Belanda dari pihak Inggris, segera dibentuk suatu dinas pemerintahan tersendiri. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, maka dinas pemerintahan setempat mulai merasakan perlunya diterapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi mulai dilakukan pada tahun 1905, dan dibentuklah wilayah-wilayah setempat (locale ressorten) dengan dewan-dewannya (locale raden) di seluruh Jawa. Namun ternyata, tugas-tugas yang

dilimpahkan kepada locale ressorten tersebut sangat sedikit, sehingga desentralisasi yang direncanakan tersebut dianggap kurang bermanfaat.

 

Semenjak tanggal 1 Maret 1942, Pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, yakni Banten serta dekat Kota Indramayu di Pantai Laut Jawa lainnya antar Tayu dan Juana dan di daerah Kragan. Masa itu merupakan awal masa pendudukan Jepang, yang diikuti dengan penyerahan diri panglima sekutu dan penawanan terhadap pembesar - pembesar Belanda.

 

Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942. Menurut Undang– Undang ini maka tata pemerintahan daerah pada jaman tersebut yang berlaku di tanah Jawa dan Madura, kecuali Kooti (Swapraja), susunan pemerintah daerahnya terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), Sen (Kecamatan) dan Ku (Desa). Aturan-aturan tentang tata pemerintahan daerah terdahulu tidak berlaku lagi, kecuali aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan yang berlaku buat Kooti. Kemudian dalam Undang-Undang No.28 tanggal 11 Agustus 1942 diberikan aturan mengenai pemerintahan Syuu dan Tokubotu-Si. Sedangkan mengenai ketentuan tentang Kooti disebutkan pada bagian penjelasan kedua Undang-Undang tersebut yang menerangkan tentang kedudukan Kooti Surakarta dan Yogyakarta yang dianggap mempunyai keadaan istimewa, akan ditetapkan aturan tata pemerintahan yang bersifat istimewa juga.

 

Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan. Sehingga Bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti–piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraaan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan seperti dikehendaki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

 

Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai suatu Badan Perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang mewakili daerah – daerah dan beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ditugaskan oleh pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada

pemerintah Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara waktu dalam masa peralihan tersebut, pasal IV Aturan peralihan UUD menetapkan bahwa :

 

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang – Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

 

Marbun (2001) menyatakan, pada awal masa berlakunya UUD 1945, seluruh mekanisme ketatanegaraan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Semua masih didasarkan pada aturan peralihan yang menjadi kunci berjalannya roda pemerintahan negara. Pada saat itu lembaga – lembaga kenegaraan seperti DPR, MA, MPR, DPA maupun BPK belum dapat terbentuk, kecuali Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih untuk pertama kalinya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

 

Hal ini disebabkan oleh karena proses pengisian atau pembentukan lembaga – lembaga kenegaraan seperti tersebut diatas memakan waktu yang relatif lama, karena harus melalui mekanisme perundang – undangan. Sedangkan DPR sebagai partner Presiden belum juga dapat terbentuk. Menyadari hal ini, maka pembentuk UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan dibantu Komite Nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945).

 

Selanjutnya ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, yang meningkatkan maka kedudukan Komite Nasional menjadi badan legislatif yang berkedudukan sejajar dengan DPR. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut, telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara. Perubahan tersebut adalah perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer, yang berarti Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Perubahan sistem kabinet tersebut menghendaki dibentuknya partai – partai sebagai wadah politik dalam negara. Namun kabinet parlementer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat 1949. Pada saat itu, sistem pemerintahan saling berganti dari kabinet parlementer ke presidensiil kepada kabinet parlementer dan sebaliknya dari presidensiil ke parlementer. Mekanisme pemerintahan negara dapat dikatakan belum menentu atau stabil dan pasal-pasal dalam aturan tambahan juga tidak dapat dilaksanakan.

 

Pelaksanaan UUD 1945 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembaga–

lembaga   kenegaraan,   karena   pemerintah   Indonesia   juga   harus   menghadapi

pergolakan politik dalam negeri. Pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan ternyata juga belum berhasil, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan mendapat tantangan dari pihak Belanda melalui agresi-agresi yang dilancarkannya dalam usaha menanamkan kembali imperialisme.

 

Penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada pemerintah Belanda setelah Perang Dunia II dijadikan momentum untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menghancurkan pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. Pada tanggal 3 Juli 1946 bertenpat di Yogyakarta, kekuasaan atas Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku diserahkan oleh sekutu kepada pemerintahan Hindia Belanda. Demikian juga pada tanggal 7 – 8 Desember 1946, telah dibentuk Negara Indonesia Timur di bawah kekuasaan Belanda (Muhamad Yamin, 1960).

 

Agresi Belanda terus berlanjut dengan tindakan polisional yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua pendudukan Yogyakarta pada tanggal 19 desember 1948. Selama perang melawan agresi Belanda tersebut, telah dilakukan beberapa kali persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak negara Republik Indonesia, antara lain persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 dan persetujuan Renville. Kesemuanya ini berakhir dengan terbentuknya negara-negara bagian yang bertujuan untuk memperlemah negara Indonesia, sehinga mempermudah pemerintah Belanda untuk menguasai dan menanamkan kembali kekuasannya.

 

Dengan terbentuknya negara-negara bagian tersebut sebagai negara boneka, pada akhirnya terbentuk negara serikat pada tahun 1949. Dengan sendirinya penyelenggaraan negara berdaasrkan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi terhambat atau terputus. Pada saat itu, UUD 1945 hanya berlaku dalam negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang berkedudukan di Yogaykarta. Prinsip – prinsip negara hukum Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan mekamisme kenegaraan Indonesia yang juga merupakan landasan pokok bagi pengembangan administrasi negara tidak berjalan. Pembentukan hukum maupun pengembangan perundang – undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diwujudkan karena tatanan hukum yang berlaku masih tetap diwarnai oleh hukum pada penjajah Belanda. Produk hukum dan perundang-undangan yang dibentuk pada masa ini belum banyak yang menyangkut kepentingan umum dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

 

Hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk setelah agresi kedua tanggal 18 Desember 1948. Atas jasa baik Komisi PBB untuk Indonesia, telah diadakan

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah

 

Indonesia pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Hasil KMB tersebut adalah bahwa Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Pada saat itulah negara Indonesia berubah menjadi negara federal yangterdiri dari 16 negara bagian. Dengan demikian, menurut Ismail Sunny (1977) sejak saat itu, Negara Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan konstitusi RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana pertanggungjawaban seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri-menteri sedangkan presiden tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dilain pihak yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri. Tugas eksekutif adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, khususnya mengurus supaya konstitusi, undang – undang federal dan peraturan lain yang berlaku untuk RIS dijalankan.

 

Paparan di atas menunjukkan bahwa sekalipun presiden termasuk pemerintah, namun pertanggungjawabannya ada di tangan menteri. Mengingat DPR yang ada pada waktu itu bukan DPR hasil pemilihan umum, maka terdapat ketentuan bahwa parlemen tidak dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Sehingga sistem pemerintahan parlementer yang dianut KRIS adalah tidak murni (quasi parlementer cabinet).

 

Dalam KRIS 1949 juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai siapa pemegang kedaulatan dalam negara RIS. Tetapi dalam KRIS 1949 tersebut secara implisit disebutkan bahwa pemegang kedaulatan dalamnegara RIS bukan rakyat, melainkan negara. Dengan kata lain, RIS menganut paham kedaulatan negara dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh menteri-menteri sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. Tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum dilaksanakan oleh menteri dengan ketentuan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam kabinet yang didalamnya teradapat menteri-menteri lain dari beberapa partai. Mengingat berbagai kebijaksanaan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet, maka dalam pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan dikarenakan perbedaan pandangan, sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan berjalan tidak stabil. Selain itu, kesulitan di bidang ekonomi dan politik sulit dikendalikan oleh pemerintah dalam suasana sistem multi partai tersebut.

Pembentukan negara-negara bagian menimbulkan pertentangan dalam negara, antara lain terjadi antara golongan federalis dan kaum republik. Struktur negara federal tidak diterima oleh sebagian besar aliran-aliran politik yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan. Pertentangan tersebut berakhir dengan diadakannya persetujuan antara Negara RIS yang menghasilkan perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950.

 

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanah mukadimah KRIS tidak dapat terealisasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan yang berumur sekitar tiga bulan tersebut, pemerintahan diwarnai dengan pertentangan mengenai bentuk negara Indonesia. Administrasi negara tidak dapat menunjukkan peranan yang menonjol dalam upaya menegakkan negara hukum kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena pada masa itu aktivitas kenegaraan lebih banyak diwarnai oleh pertentangan politik khususnya mengenai paham bentuk negara. Dengan demikian, menurut Marbun (2001), meskipun KRIS 1949 menganut paham negara hukum dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi administrasi negara tidak memperoleh tempat untuk mengambil posisi sebagai sarana hukum yang menjembatani pemerintah sebagai adminsitratur negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan rakyat sebagai sarana dan tujuannya. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bidang administrasi negara telah terjadi kevakuman yang disebabkan oleh adanya pergolakan dalam bidang politik sebagai usaha untuk menuju terciptanya kembali bentuk negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945.

 

Pada tanggal 19 Mei Tahun 1950 telah disepakati bersama untuk mewujudkan kembali negara kesatuan dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dengan UU Federal No. 7 Tahun 1970, ditetapkanlah UUDS 1950 berdasarkan pasal 190 KRIS 1950 untuk kemudian menjadi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tanpak bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Pemerintah dan DPR. Kekuasaan di bidang eksekutif tetap merupakan wewenang penuh pihak pemerintah. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KRIS 1949 yang menyatakan bahwa pemerintah adalah presiden dengan menteri-menteri, maka dalam UUDS 1950 tidak terdapat ketentuan semacam itu.

Ketidakstabilan pemerintahan pada saat ini disebabkan pula oleh kedudukan Presiden Soekerno yang menjadi dimbol pemimpin rakyat, disamping sebagai simbol kenegaraan. Dalam kedudukannya tersebut sering terjadi konsepsi-konsepsi yuridis yang seharusnya menjadi sendi-sendi negara hukum tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena tindakannya sering melanggar konstitusi. Dalam masa ini, kedudukan hukum berada di bawah kekuasaan dan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi atau rakyat. Bahkan bukan konstitusi melainkan ketokohan (figur) yang berlaku sebagai pedoman dalam pemerintahan. Sehingga menurut Muhammad Tolchah Mansoer (1977) keadaan ini bukanlah pemerintahan ruled by the law tetapi rule by the person. Di samping itu kedudukan Perdana Menteri yang tidak jelas dalam UUD 1950 juga merupakan salah satu sebab ketidakstabilan pemerintah. Dengan sistem banyak partai, menteri-menteri secara terang-terangan membela kepentingan dari golongannya sendiri, sehingga bagi Perdana Menteri sulit untuk menjamin solidaritas maupun kebulatan suara dalam putusan-putusan kabinet. Akibatnya tidak pernah tercipta adanya pemerintahan yang relatif lama dalam melaksanakan tugasnya karena kabinet silih berganti dalam waktu relatif cepat. Adanya banyak partai cenderung menimbulkan gejala perpecahan diantara Bangsa Indonesia. Karena itulah negara terus menerus dilanda krisis kabinet yang ditimbulkan oleh koalisi kabinet multipartai. Inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Konsep Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

 

Di bidang parlemen, ketidakstabilan politik timbul karena adanya oppositionisme terhadap segala aktivitas pemerintahan. Hal ini timbul selain dari akibat paham demokrasi liberal yang menjiwai percaturan politik pada kurun waktu itu, juga diakibatkan oleh pengaruh sikap oposisi Bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda pada masa lampau. Parpol pada saat itu masih lebih banyak berkisar pada kepribadian pemimpin-pemimpin daripada ideologinya. Dalam menghadapi pemerintahan nasional seringkali parpol masih dipengaruhi oleh cara pandang lama seperti pada saat menghadapi pemerintahan penjajahan. Seperti halnya KRIS 1949, UUDS 1950 dibentuk dengan sifat sementara. Selain dari namanya, sifat sementara ini dapat juga dilihat dari pembentukan Konstituante (sidang pembuat UUD) yang bersama-bersama dengan pemerintah bertugas selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD 1950. Konstituante ini diharapkan cukup representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang permanen mengingat keanggotaannya akan dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sidang Konstituante menjadi medan perdebatan dan pertentangan diantara partai-partai dan pemimpin-pemimpin politik dalam memilih dasar negara. Selama 2,5 tahun sidang Konstituante tidak menghasilkan UUD sebagaimana diamanatkan oleh UUDS 1950. Mengingat kebuntuan sidang Konstituante, pemerintah mengusulkan ide”demokrasi terpimpin” dalam usahanya menuju kembali kepada UUD 1945, untuk mengganti

sistem demokrasi liberal. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena macetnya sidang Konstituante, maka pada tanggal 5 Juli Tahun 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950.

 

Dari uraian di atas, pada masa UUDS 1950, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada sistem parlementer tidak menghasilkan suatu rintisan kearah tercapainya tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan amanat dari konstitusi. Mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam sistem banyak partai sebagai akibat pengaruh liberal, justru menimbulkan perpecahan diantara penyelenggara pemerintahan. Kepentingan golongan sebagai aspirasi partai lebih menonjol daripada kepentingan umum masyarakat Indonesia. Akibatnya perkembangan Tata Negara tidak jauh berbeda dengan perkembangan didalam negara liberal yang masih tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam arti sempit. Dalam perkembangan yang tidak stabil tersebut, negara kesatuan yang demokratis ternyata menimbulkan perpecahan diantara partai-partai politik yang ada. Negara hukum (Pancasila) seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan sebaliknya tersisih oleh mekanisme penyelenggaraan yang bersifat liberal.

 

Artinya, pada masa UUDS 1950, administrasi negara tidak dapat tumbuh dalam suatu wadah yang penyelenggaraan negaranya tidak mengindahkan norma- norma hukum dan asas-asas hukum yang hidup berdasarkan falsafah hukum atau ideologi, yang berakar kepada faham demokrasi dan berorientasi kepada penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

 

Kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dicanangkan kembali melalui Dekrit Presiden Tahun 1959 dengan diwarnai oleh pertentangan politik antara parpol-parpol sebagai warisan dari sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950. Dengan dalih untuk mengatasi keadaan negara, menyelamatkan kelangsungan negara, menyelamatkan kelangsunagn negara dan kepentingan revolusi,peranan presiden sangatlah besar. Kehidupan demokrasi yang belum dapat berjalan secara lancar menurut UUD 1945 berimbas terhadap hubungan antar lembaga-lembaga kenegaraan, seperti MPR, DPR yang ditentukan oleh Presiden sebagai pengendalinya. Ditambah pula munculnya lembaga inskonstitusional yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Presiden sebagai kepala eksekutif terlalu turut campur dalam bidang legislatif dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang notabene bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam bidang Yudikatif, Presiden telah campur tangan dalam masalah peradilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa ini kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif terpusat di tangan

Presiden. Konsep negara hukum yang menggunakan landasan Pancasila dan UUD 1945 telah diinjak-injak oleh kepentingan politik. Hukum hanya dijadikan sebagai alat politik untuk memperkokoh kekuasaan yang ada. Hukum telah tergeser bersama- sama dengan demokrasi dan hak asasi yang justru menjadi ciri dan pilar sebuah negara hukum.

 

Puncak kekacauan terjadi pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) menjalankan dominasi peranannya di bidang pemerintahan yang diakhiri dengan pengkhianatan total terhadap falsafah Pancasila dan UUD 1945 pada tanggal 30 September Tahun 1965. Kondisi ini memaksa Presiden RI saat itu yaitu Soekarno untuk mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” yang ditujukan kepada Letnan Jenderal. Soeharto dengan wewenang sangat besar dalam usaha untuk menyelamatkan negara menuju kestabilan pemerintahan. Peristiwa ini menjadikan tonggak baru bagi sejarah Indonesia untuk kembali melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta tanda dimulainya jaman orde baru.

 

Keinginan untuk pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah dituangkan dalam bentuk yuridis dalam Pasal 2 Tap MPRS No. XX Tahun 1966 dengan Pancasila sebagai landasan atau sumber dari segala sumber hukum. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, telah ditetapkan beberapa ketentuan antara lain tentang Pemilihan tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua”. Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambing negara Garuda Pancasila.

 

Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajahmada. Sumpah ini berbunyi: Sira Gajah Mahapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

 

Terjemahan dari sumpah tersebut kurang lebih adalah: Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

 

Informasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia.

Namun dalam alam modern-pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat.

 

Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada tahun 1928 telah memiliki pandangan sangat visioner dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indoensia, serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. Jika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa Jawa-lah yang akan terpilih. Namun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia.

 

Selain kesatuan kejiwaaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka lainnya.

 

Makna kesatuan selanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau kewilayahan. Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan adanya Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia internasional pada tahun 1978, khususnya pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10 Desember 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih dikenal dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS Dengan penegasan batas kedaulatan secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata.

Konsep kesatuan psikologis (kejiwaan), kesatuan politis (kenegaraan) dan kesatuan geografis (kewilayahan) itulah yang membentuk “ke-Indonesia-an” yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya adalah fenomena ke- Indonesia-an yang membentuk identitas bersama yakni Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku Batak, dan sebaliknya. Demikian pula, suku Betawi dan Jakarta memiliki kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di Kalimantan, dan sebaliknya. Hubungan harmonis seperti ini berlaku pula untuk seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya.

 

C.           Makna Kesatuan dalam Sistem Penyelenggaraan Negara

 

Sebagai sebuah negara kesatuan (unitary state), sudah selayaknya dipahami benar makna “kesatuan” tersebut. Dengan memahami secara benar makna kesatuan, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki pandangan, tekat, dan mimpi yang sama untuk terus mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi “BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa”, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua”. Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambing negara Garuda Pancasila. Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajahmada. Sumpah ini berbunyi: Sira Gajah Mahapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa". Terjemahan dari sumpah tersebut kurang lebih adalah: Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa". Informasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Namun dalam alam modern-pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada tahun 1928 telah memiliki pandangan

sangat visioner dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indoensia, serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. Jika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa Jawa-lah yang akan terpilih. Namun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia.

 

Selain kesatuan kejiwaaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka lainnya.Makna kesatuan se lanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau kewilayahan. Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan adanya Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia internasional pada tahun 1978, khususnya pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10 Desember 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih dikenal dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS Dengan penegasan batas kedaulatan secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata. Konsep kesatuan psikologis (kejiwaan), kesatuan politis (kenegaraan) dan kesatuan geografis (kewilayahan) itulah yang membentuk “ke-Indonesia-an” yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya adalah fenomena ke-Indonesia-an yang membentuk identitas bersama yakni Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku Batak, dan

sebaliknya. Demikian pula, suku Betawi dan Jakarta memiliki kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di Kalimantan, dan sebaliknya. Hubungan harmonis seperti ini berlaku pula untuk seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya.

 

Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut.

 

Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan (civil society) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

 

D.          Bentuk Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

 

Pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian kabupaten, kota dan desa tentunya tidak dimaksudkan sebagai pemisahan apalagi pemberian kadulatan sendiri. Pada dasarnya bentuk organisasi pemerintahan negara adalah unitaris, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat saja diakukan pendelegasian urusan pemerintahan atau kewenangan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten/kota maupun desa. Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut.

 

Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan (civil society) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

 

E.           Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

 

Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokrasi adalah mutlak dibutuhkan. Kesatuan bangsa Indonesia

yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali.Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam.

 

Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut:

 

1.          Perasaan senasib.

2.          Kebangkitan Nasional

3.          Sumpah Pemuda

4.           Proklamasi Kemerdekaan

 

F.           Prinsip-Prinsip Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.

 

Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan.

 

1.           Prinsip Bhineka Tunggal Ika

 

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

 

2.           Prinsip Nasionalisme Indonesia

 

Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa

lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

 

3.           Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab

 

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.

 

4.           Prinsip Wawasan Nusantara

 

Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

 

5.           Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi.

 

Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

 

G.          Nasionalisme

 

Hans Kohn dalam bukunya Nationalism its meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut :Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas:

 

1.           Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menggap bangsa lain rendah kedudukannya, nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler.

 

2.           Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menggap semua bangsa sama derajatnya.

Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia:

 

1.           Mengembangkan persamaan diantara suku-suku bangsa penghuni nusantara

2.           Mengembangka sikap toleransi

3.           Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan diantara sesama bangsa Indonesia Empat hal yang harus kita hidari dalam memupuk sermangat nasionalisme adalah:

1.           Sukuisme, menganggap msuku bangsa sendiri paling baik.

2.           Chauvinisme, mengganggap bangsa sendiriu paling unggul.

3.           Ektrimisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata.

4.           Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri.

 

Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah:

 

1.           Cinta tanah air.

2.           Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

3.           Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

4.           Berjiwa pembaharu.

5.           Tidak kenal menyerah dan putus asa.

 

Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari hari :

 

1.           Dalam kehidupan keluarga ; Menyaksikan film perjuangan, Membaca buku bertema erjuangan, dan Mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.

 

2.           Dalam kehidupan sekolah ; Melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilaiu-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan.

 

3.           Dalam kehidupan masyarakat ; Mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, Memelihara kerukunan diantara sesama warga.

4.           Dalam kehidupan berbangsa ; Meningkatkan persatuan dan kesatuan, Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, Mendukung kebijakan pemerintah, Mengembangkan kegiatann usaha produktif, Mencintai dan memakai produk dalam

negeri, Mematuhi peraturan hukum, Tidak main hakim sendiri, Menghormati, dan menjungjung tinggi supremasi hukum, Menjaga kelestarian lingkungan.

 

H.              Kebijakan Publik dalam Format Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) yang diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting dalam penyelenggaran birokrasi pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut:

 

1.           Mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan;

2.           Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi;

3.           Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya

 

Dalam UU AP tersebut, beberapa pengertian penting yang dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut:

 

1.           Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

 

2.           Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

 

3.           Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

 

5. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

I.            LANDASAN IDIIL : PANCASILA

 

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai- nilai dimaksud adalah sebagai berikut :

 

1.           Ketuhanan Yang Maha Esa;

2.           Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3.           Persatuan Indonesia;

4.           Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5.           Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai- nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

K.          UUD 1945: Landasan konstitusionil SANKRI

 

1.           Kedudukan UUD 1945

 

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma- norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

 

2.           Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (Groundnorms)

 

Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea :

 

Alinea Pertama : “Bahwa sesungguhya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan Belanda. “Di mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakekat manusia, sehingga ada kewajiban kodrati dan kewajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan”. Norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama

dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di wilayah eks Hindia Belanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah bermakna sebagai pembenaran bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bahwa negara Republik Indonesia sebagai pihak penjajah.

 

Alinea Kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia, tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya.

 

Alinea Ketiga : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Alinea ini merupakan formulasi formil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini (norma dasar berikutnya) kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat.

 

Alinea Keempat : berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam alinea keempat itulah dicanangkan

beberapa norma dasar bagi bangunan dan substansi kontrak sosial yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kerangka berdirinya suatu negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat dirinci dalam 4 (empat) hal :

 

a.           Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita-cita luhur atau visi bangsa Indonesia maka dari rumusan kalimat alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia … dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, ini mengemukakan norma dasar bahwa dalam rangka mencapai visi negara Indonesia perlu dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dengan misi pelayanan (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan Negara misi pelayanan tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional, artinya bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Preseiden atau lembaga eksekutif pemerintah saja; kata ‘Pemerintah’ dalam alinea ini harus diartikan secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara beserta lembaga negaranya;

 

b.           Norma dasar perlu dibuat dan ditetapkan Undang Undang Dasar (UUD), sebagaimana disimpulkan dari kalimat “… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”;

 

c.            Norma dasar tentang Bentuk Negara yang demokratis, yang dapat dilihat pada kalimat “…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”;

 

d.           Norma dasar berupa Falsafah Negara Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam kalimat “… dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa …serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila yang mencakup lima Sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia,(4) Kerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan,

(5) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, merupakan norma-norma dasar filsafat negara bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita

moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila pada dasarnya merupakan formulasi muara berbagai norma dasar berbangsa dan bernegara yang termuat pada alinea pertama, kedua dan ketiga secara terpadu yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya segenap norma hukum yang dibangun Indonesia dalam sistem dan hierarkhi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, rujukan utamanya adalah lima sila dari Pancasila.

 

K.      Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

 

Berdasarkan Penjelasan Umum UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.

 

Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

 

Berdasarkan Pasal 11 UU ASN, tugas Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

 

1.           Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.           Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

3.           Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L.           Rangkuman

 

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

 

Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma- norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelengagaran negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

 

Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

 

Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma- norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea.

 

Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

 

M.         Evaluasi

 

1.           Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia

2.           Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia

3.           Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.           Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5.           Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia

BAB VIII PENUTUP

 

 

 

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam bentuk UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

 

Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pula dengan undang-undang atau peraturan negara. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan yang mengikat, artinya harus dilaksanakan. Saat ini, mengenai peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk jenis produk hukum yang berbentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam mayarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu, mari memulai dari kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai.

Daftar Referensi :

 

A.    Daftar Buku

 

1.               Amrin Imran, Saleh A. Djamhari dan J.R. Chaniago, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, Jakarta 2003.

2.               Mohammad Hatta, Untuk Negeriku, Sebuah Otobiografi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2011.

3.               Modul Prajab Sistem Administrasi Negara Republik Indonesian (SANKRI), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2014.

4.               Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si, Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

5.               Kementerian Pertahanan, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Jakarta 2015.

 

6.               Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Buku Tataran Dasar Bela Negara untuk Kader Bela Negara, Kementerian Pertahanan Jakarta 2016.

7.               Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, halaman 1, Kemenko Polhukam RI , Jakarta 2016.

8.               Seri Buku Tempo, Muhammad Yamin, Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuji, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Tempo Publishing, Jakarta 2018.

9.               Seri Buku Tempo, Tjokroaminoto, Guru Para Pendiri Bangsa, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Tempo Publishing, Jakarta 2018.

10.           Ferry Taufik El Jaquene, Akhirnya Sang Jenderal Mengalah, Jenderal Soedirman dalam Pusaran Konflik Politik, Penerbit Araska, Yogyakarta 2018.

11.           Wildan Sena Utama, J Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa: Perhimpunan Indonesia danInternasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris urnal Sejarah. Vol. 1(2), 2018: 25 – 45, Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia, UTAMA/10.26639/js.v1i2.84.

12.           Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Modul Penguatan Partisipasi Perempuan Bela Negara, Jakarta 2018.

B.          Daftar Peraturan Perundang-undangan

 

1.           Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

2.           Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

 

3.           Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

4.           Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

5.           Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

 

6.           Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

 

7.           Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB).

 

8.           Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.